Home
Berita Pendidikan
Berita Umum
Kepegawaian
Lowongan Pekerjaan
Agenda
Link Terkait Sekolah Lembaga Media Belajar
Sekolah
Lembaga
Media Belajar
Produk Hukum Undang-undang Peraturan Pemerintah Keputusan Presiden Instruksi Presiden Peraturan Menteri Keputusan Menteri Peraturan Daerah & Peraturan Bupati Keputusan Kepala Dinas
Undang-undang
Peraturan Pemerintah
Keputusan Presiden
Instruksi Presiden
Peraturan Menteri
Keputusan Menteri
Peraturan Daerah & Peraturan Bupati
Keputusan Kepala Dinas
Profil Sejarah Visi Misi Program Radio Crew Radio SP Struktur Organisasi Alamat Studio
Sejarah
Visi Misi
Program Radio
Crew Radio SP
Struktur Organisasi
Alamat Studio
20 Mei 2017 Berita Pendidikan 12,439 Views
Google +
Stumbleupon
suarapendidikan.com – Berikut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 23 Tahun 2017, tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Jawa Timur.
Selengkapnya bisa anda download dibawah ini. (aam)
16 Januari 2019
11 Januari 2019
8 Januari 2019
28 Desember 2018
18 Desember 2018
13 Desember 2018
Joko Mulyono 7 Juni 2017 at 4:25 PM PPDB dengan Sistem Zonasi, justru merugikan dan bahkan ANTI NKRI : 1. merugikan berbagai pihak, kondisi ini didukung oleh rumor yang mengatakan bahwa ada pengurangan nilai UN saaat penentuan rangking. Padahal, para siswa mencari nilai UN itu berproses selama 3 tahun, namun ternyata ketika difungsikan nilainya dikurangi (dpotong sk karepe udele dewe) hanya karena alasan domisili yang sejak lahir kehidupan mereka disana bahkan pemerintah TIDAK PERNAH andil penempatan lokasi domisili mereka. Nah, rumah domisili yang mereka bangga-banggakan bersama ortu/ jadi tempat berjuang mereka, ini justru jadi perintang/ hal mudhorot karena sistem zonasi. 2. menjadikan sikap sosial anti NKRI, contoh yang paling mudah “APA KOMENTAR ANDA, YANG TERNYATA BAHWA ANAK-ANAK DARI KEPULAUAN SERIBU MENURUT SISTEM ZONASI TIDAK BOLEH SEKOLAH DI JAKARTA ATAU WILAYAH TANGERANG” 3. pemerataan pendidikan tidak teratasi, betapa tidak anak desa tidak boleh sekolah dikota, anak desa semakin kuper anak kota semakin mudah ngibulan orang-orang desa yang kuper itu. Balas
PPDB dengan Sistem Zonasi, justru merugikan dan bahkan ANTI NKRI : 1. merugikan berbagai pihak, kondisi ini didukung oleh rumor yang mengatakan bahwa ada pengurangan nilai UN saaat penentuan rangking. Padahal, para siswa mencari nilai UN itu berproses selama 3 tahun, namun ternyata ketika difungsikan nilainya dikurangi (dpotong sk karepe udele dewe) hanya karena alasan domisili yang sejak lahir kehidupan mereka disana bahkan pemerintah TIDAK PERNAH andil penempatan lokasi domisili mereka. Nah, rumah domisili yang mereka bangga-banggakan bersama ortu/ jadi tempat berjuang mereka, ini justru jadi perintang/ hal mudhorot karena sistem zonasi. 2. menjadikan sikap sosial anti NKRI, contoh yang paling mudah “APA KOMENTAR ANDA, YANG TERNYATA BAHWA ANAK-ANAK DARI KEPULAUAN SERIBU MENURUT SISTEM ZONASI TIDAK BOLEH SEKOLAH DI JAKARTA ATAU WILAYAH TANGERANG” 3. pemerataan pendidikan tidak teratasi, betapa tidak anak desa tidak boleh sekolah dikota, anak desa semakin kuper anak kota semakin mudah ngibulan orang-orang desa yang kuper itu.
Joko Mulyono 7 Juni 2017 at 4:26 PM PPDB dengan Sistem Zonasi, justru merugikan dan bahkan ANTI NKRI : 1. merugikan berbagai pihak, kondisi ini didukung oleh rumor yang mengatakan bahwa ada pengurangan nilai UN saaat penentuan rangking. Padahal, para siswa mencari nilai UN itu berproses selama 3 tahun, namun ternyata ketika difungsikan nilainya dikurangi (dpotong sk karepe udele dewe) hanya karena alasan domisili yang sejak lahir kehidupan mereka disana bahkan pemerintah TIDAK PERNAH andil penempatan lokasi domisili mereka. Nah, rumah domisili yang mereka bangga-banggakan bersama ortu/ jadi tempat berjuang mereka, ini justru jadi perintang/ hal mudhorot karena sistem zonasi. 2. menjadikan sikap sosial anti NKRI, contoh yang paling mudah “APA KOMENTAR ANDA, YANG TERNYATA BAHWA ANAK-ANAK DARI KEPULAUAN SERIBU MENURUT SISTEM ZONASI TIDAK BOLEH SEKOLAH DI JAKARTA ATAU WILAYAH TANGERANG” 3. pemerataan pendidikan tidak teratasi, betapa tidak anak desa tidak boleh sekolah dikota, anak desa semakin kuper anak kota semakin mudah ngibulan orang-orang desa yang kuper itu. PERLU DIKAJI ULANG ……………….. Balas
PPDB dengan Sistem Zonasi, justru merugikan dan bahkan ANTI NKRI : 1. merugikan berbagai pihak, kondisi ini didukung oleh rumor yang mengatakan bahwa ada pengurangan nilai UN saaat penentuan rangking. Padahal, para siswa mencari nilai UN itu berproses selama 3 tahun, namun ternyata ketika difungsikan nilainya dikurangi (dpotong sk karepe udele dewe) hanya karena alasan domisili yang sejak lahir kehidupan mereka disana bahkan pemerintah TIDAK PERNAH andil penempatan lokasi domisili mereka. Nah, rumah domisili yang mereka bangga-banggakan bersama ortu/ jadi tempat berjuang mereka, ini justru jadi perintang/ hal mudhorot karena sistem zonasi. 2. menjadikan sikap sosial anti NKRI, contoh yang paling mudah “APA KOMENTAR ANDA, YANG TERNYATA BAHWA ANAK-ANAK DARI KEPULAUAN SERIBU MENURUT SISTEM ZONASI TIDAK BOLEH SEKOLAH DI JAKARTA ATAU WILAYAH TANGERANG” 3. pemerataan pendidikan tidak teratasi, betapa tidak anak desa tidak boleh sekolah dikota, anak desa semakin kuper anak kota semakin mudah ngibulan orang-orang desa yang kuper itu. PERLU DIKAJI ULANG ………………..
Joko Mulyono 7 Juni 2017 at 4:29 PM PPDB dengan Sistem Zonasi, justru merugikan dan bahkan ANTI NKRI : 1. merugikan berbagai pihak, kondisi ini didukung oleh rumor yang mengatakan bahwa ada pengurangan nilai UN saaat penentuan rangking. Padahal, para siswa mencari nilai UN itu berproses selama 3 tahun, namun ternyata ketika difungsikan nilainya dikurangi (dpotong sk karepe udele dewe) hanya karena alasan domisili yang sejak lahir kehidupan mereka disana bahkan pemerintah TIDAK PERNAH andil penempatan lokasi domisili mereka. Nah, rumah domisili yang mereka bangga-banggakan bersama ortu/ jadi tempat berjuang mereka, ini justru jadi perintang/ hal mudhorot karena sistem zonasi. 2. menjadikan sikap sosial anti NKRI, contoh yang paling mudah “APA KOMENTAR ANDA, YANG TERNYATA BAHWA ANAK-ANAK DARI KEPULAUAN SERIBU MENURUT SISTEM ZONASI TIDAK BOLEH SEKOLAH DI JAKARTA ATAU WILAYAH TANGERANG” 3. pemerataan pendidikan tidak teratasi, betapa tidak anak desa tidak boleh sekolah dikota, anak desa semakin kuper anak kota semakin mudah ngibulan orang-orang desa yang kuper itu. MUNCULNYA SEKOLAH FAOVOURIT BUKAN ADA KESENGAJAAN, JUSTRU INI SELEKSI ALAM YANG TIDAK ADA PENOLAKAN DARI MASYARAKAT Balas
MUNCULNYA SEKOLAH FAOVOURIT BUKAN ADA KESENGAJAAN, JUSTRU INI SELEKSI ALAM YANG TIDAK ADA PENOLAKAN DARI MASYARAKAT
Joko Mulyono 7 Juni 2017 at 4:30 PM MUNCULNYA SEKOLAH FAOVOURIT BUKAN ADA KESENGAJAAN, JUSTRU INI SELEKSI ALAM YANG TIDAK ADA PENOLAKAN DARI MASYARAKAT Balas
Kaka 11 Juli 2017 at 8:57 AM UN dan perjuangan untuk menjadi yang terbaik hanya jadi sampah cuma gara2 zonasi… Pendidikan anak adalah pendidikan generasi bangsa ini. Boleh saja bikin aturan zonasi tapi harus ada acuan standard nilai terendah… Dimana kompetisi yg menjadi yg terbaik dalam mencari ilmu tetap berharga, bukan cm karena rumah deket sekolah… Kenapa ga sekalian bikin aturan rumah deket kelurahan nanti kerja jadi PNS di kelurahan. Tolong kalo bikin aturan disosialisasikan dan biarkan masyarakat menilai dulu pantas diterapkan atau tidak, para pemimpin itu melayani masyarakat untuk memajukan masyarakat, bukan untuk bikin keputusan tanpa memikirkan faktor yg akan dialami masyarakat. Balas
UN dan perjuangan untuk menjadi yang terbaik hanya jadi sampah cuma gara2 zonasi… Pendidikan anak adalah pendidikan generasi bangsa ini. Boleh saja bikin aturan zonasi tapi harus ada acuan standard nilai terendah… Dimana kompetisi yg menjadi yg terbaik dalam mencari ilmu tetap berharga, bukan cm karena rumah deket sekolah… Kenapa ga sekalian bikin aturan rumah deket kelurahan nanti kerja jadi PNS di kelurahan. Tolong kalo bikin aturan disosialisasikan dan biarkan masyarakat menilai dulu pantas diterapkan atau tidak, para pemimpin itu melayani masyarakat untuk memajukan masyarakat, bukan untuk bikin keputusan tanpa memikirkan faktor yg akan dialami masyarakat.
Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *
Nama *
Surel *
Situs web
Komentar
Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Tidak Ada Agenda
Harmoni Musik Dan Budaya 13:00 - 15:00 Bersama Mardijani
Bersama Mardijani
Klinik Keluarga 15:00 - 17:00 Bersama Sofrul Mukhlis, S.Pd.
Bersama Sofrul Mukhlis, S.Pd.
Nuansa Islami 17:00 - 18:00 Bersama Nurul Wahyudi
Bersama Nurul Wahyudi
Bina Siswa 18:00 - 20:00 Bersama Sofrul Mukhlis, S.Pd.
1490970 Total reads:
899841 Total visitors:
245 Visitors today:
6 Visitors currently online:
WordPress Download Manager - Best Download Management Plugin