Sekilas Info

Selamat datang di portal resmi LPPL Radio Suara Pendidikan Jombang.
Selamat Ulang Tahun yang ke-14 Radio Suara Pendidikan ( 15 Oktober 2004 – 15 Oktober 2018 )
Nomor telepon Radio Suara Pendidikan Jombang yang lama diganti ke nomor telepon yang baru (0321) 874791 beralih ke (0321) 8490021.
Waspada penipuan mengatasnamakan Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.
PPDB SMA SMK 2017

PPDB SMA/SMK/SLB Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2017/2018

suarapendidikan.com – Berikut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 23 Tahun 2017, tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Jawa Timur.

Selengkapnya bisa anda download dibawah ini. (aam)

5 comments

  1. PPDB dengan Sistem Zonasi, justru merugikan dan bahkan ANTI NKRI :
    1. merugikan berbagai pihak, kondisi ini didukung oleh rumor yang mengatakan bahwa ada pengurangan nilai UN saaat penentuan rangking. Padahal, para siswa mencari nilai UN itu berproses selama 3 tahun, namun ternyata ketika difungsikan nilainya dikurangi (dpotong sk karepe udele dewe) hanya karena alasan domisili yang sejak lahir kehidupan mereka disana bahkan pemerintah TIDAK PERNAH andil penempatan lokasi domisili mereka. Nah, rumah domisili yang mereka bangga-banggakan bersama ortu/ jadi tempat berjuang mereka, ini justru jadi perintang/ hal mudhorot karena sistem zonasi.
    2. menjadikan sikap sosial anti NKRI, contoh yang paling mudah “APA KOMENTAR ANDA, YANG TERNYATA BAHWA ANAK-ANAK DARI KEPULAUAN SERIBU MENURUT SISTEM ZONASI TIDAK BOLEH SEKOLAH DI JAKARTA ATAU WILAYAH TANGERANG”
    3. pemerataan pendidikan tidak teratasi, betapa tidak anak desa tidak boleh sekolah dikota, anak desa semakin kuper anak kota semakin mudah ngibulan orang-orang desa yang kuper itu.

  2. PPDB dengan Sistem Zonasi, justru merugikan dan bahkan ANTI NKRI :
    1. merugikan berbagai pihak, kondisi ini didukung oleh rumor yang mengatakan bahwa ada pengurangan nilai UN saaat penentuan rangking. Padahal, para siswa mencari nilai UN itu berproses selama 3 tahun, namun ternyata ketika difungsikan nilainya dikurangi (dpotong sk karepe udele dewe) hanya karena alasan domisili yang sejak lahir kehidupan mereka disana bahkan pemerintah TIDAK PERNAH andil penempatan lokasi domisili mereka. Nah, rumah domisili yang mereka bangga-banggakan bersama ortu/ jadi tempat berjuang mereka, ini justru jadi perintang/ hal mudhorot karena sistem zonasi.
    2. menjadikan sikap sosial anti NKRI, contoh yang paling mudah “APA KOMENTAR ANDA, YANG TERNYATA BAHWA ANAK-ANAK DARI KEPULAUAN SERIBU MENURUT SISTEM ZONASI TIDAK BOLEH SEKOLAH DI JAKARTA ATAU WILAYAH TANGERANG”
    3. pemerataan pendidikan tidak teratasi, betapa tidak anak desa tidak boleh sekolah dikota, anak desa semakin kuper anak kota semakin mudah ngibulan orang-orang desa yang kuper itu.
    PERLU DIKAJI ULANG ………………..

  3. PPDB dengan Sistem Zonasi, justru merugikan dan bahkan ANTI NKRI :
    1. merugikan berbagai pihak, kondisi ini didukung oleh rumor yang mengatakan bahwa ada pengurangan nilai UN saaat penentuan rangking. Padahal, para siswa mencari nilai UN itu berproses selama 3 tahun, namun ternyata ketika difungsikan nilainya dikurangi (dpotong sk karepe udele dewe) hanya karena alasan domisili yang sejak lahir kehidupan mereka disana bahkan pemerintah TIDAK PERNAH andil penempatan lokasi domisili mereka. Nah, rumah domisili yang mereka bangga-banggakan bersama ortu/ jadi tempat berjuang mereka, ini justru jadi perintang/ hal mudhorot karena sistem zonasi.
    2. menjadikan sikap sosial anti NKRI, contoh yang paling mudah “APA KOMENTAR ANDA, YANG TERNYATA BAHWA ANAK-ANAK DARI KEPULAUAN SERIBU MENURUT SISTEM ZONASI TIDAK BOLEH SEKOLAH DI JAKARTA ATAU WILAYAH TANGERANG”
    3. pemerataan pendidikan tidak teratasi, betapa tidak anak desa tidak boleh sekolah dikota, anak desa semakin kuper anak kota semakin mudah ngibulan orang-orang desa yang kuper itu.

    MUNCULNYA SEKOLAH FAOVOURIT BUKAN ADA KESENGAJAAN, JUSTRU INI SELEKSI ALAM YANG TIDAK ADA PENOLAKAN DARI MASYARAKAT

  4. MUNCULNYA SEKOLAH FAOVOURIT BUKAN ADA KESENGAJAAN, JUSTRU INI SELEKSI ALAM YANG TIDAK ADA PENOLAKAN DARI MASYARAKAT

  5. UN dan perjuangan untuk menjadi yang terbaik hanya jadi sampah cuma gara2 zonasi… Pendidikan anak adalah pendidikan generasi bangsa ini.
    Boleh saja bikin aturan zonasi tapi harus ada acuan standard nilai terendah… Dimana kompetisi yg menjadi yg terbaik dalam mencari ilmu tetap berharga, bukan cm karena rumah deket sekolah…
    Kenapa ga sekalian bikin aturan rumah deket kelurahan nanti kerja jadi PNS di kelurahan.
    Tolong kalo bikin aturan disosialisasikan dan biarkan masyarakat menilai dulu pantas diterapkan atau tidak, para pemimpin itu melayani masyarakat untuk memajukan masyarakat, bukan untuk bikin keputusan tanpa memikirkan faktor yg akan dialami masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>